Alhamdulillah, Proposal sudah masuk, tinggal menunggu hasil apakah disetujui atau tidak, kemudian masalah pihak diknas yang akan melakukan visitasi di lapangan, itu bukan masalah, karena kami bukan lembaga fiktif.

Dalam pengusulan proposal terdapat satu persyaratan yaitu REKOMENDASI dari Diknas Kabupaten agar lembaga kami bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana. Untuk Kabupaten Mamuju sendiri, yang membuat rekomendasi dalam hal ini yang bertanda tangan pada surat rekomendasi tersebut adalah Kabid PLS, sebenarnya Kadin juga boleh, hanya saja, untuk lebih bertanggung jawab maka diserahkan kepada bidang yang membidanginya.

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Diknas adalah Surat Keterangan dari penilik PLS Kecamatan bahwasanya lembaga tersebut setelah dilakukan verifikasi di lapangan, benar melakukan kegiatan seperti yang diusulkan. Dalam hal in terlihat sangat tumpang tindih, hal ini di karenakan dalam proses pembuatan Surat Izin Operasional salah satu persyaratannya adalah Surat Keterangan dari penilik PLS Kecamatan bahwasanya lembaga tersebut setelah dilakukan verifikasi di lapangan, benar melakukan kegiatan .... misal menjahit, komputer dll. Menurut saya, hal ini adalah suatu pemborosan dan sangat berbelit-belit, padahal jika mau dipikir "proposal yang diajukan belum tentu berhasil".

Tapi satu hal yang bisa saya tangkap dari pengurusan rekomendasi adalah jika kamu tidak mempunyai kenalan orang dalam, atau kamu bukan sesuatu yang bisa diperhitungkan (anggota dewan yang terhormat) maka selamat menjalani tes yang mubasir. Hehehe..

Sebenarnya biaya administrasi itu tidak terlalu di permasalahkan, hanya saja selama seminggu saya berkeliaran di diknas kabupaten, rasanya saya merasa rugi dengan mengeluarkan uang Rp.100.000,- jika harus memiliki surat keterangan dari kecamatan, karena sebenarnya yang saya keluarkan untuk pengurusan rekomendasi dalam 1 proposal adalah Rp.300.000,- (belum apa2 sudah mines).. Fiuh,, Sementara yang lain Rp.100.000,-

Tadi siang saya berkunjung di Kantor Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta. Saya mencoba mencari informasi mengenai PKBM Tematik dan Pengembangan Perluasan PKBM karena hingga saat ini, saya masih bingung mengartikan apa maunya juknis.
Ketika sampai di kantor tersebut saya masuk ke area Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan bertemu dengan Ibu Dwi yang menangani pkbm tematik dan merupakan penanggung jawab nilem (hmm, dapat bocoran juga saya mengenai NILEM, but it is out of the record, can't be publicated, but if u ask me, i will give u the answer)
Inilah kesimpulan hasil diskusi saya dengan ibu Dwi...
PKBM Tematik
Untuk PKBM Tematik, mengharuskan dari PKBM tersebut sudah mempunyai produksi unggulan, dengan kata lain keterampilan sudah pernah diajarkan dan sudah mahir. Pada PKBM Tematik ini lebih diutamakan yang sudah memiliki produksi tapi masih kurang maksimal karena kurang bahan atau dengan kata lain "modal usaha".
Pengembangan Perluasan PKBM
Jika PKBM memiliki kelompok binaan yang lokasinya berada di tempat terpencil, maka bisa diusulkan untuk Perluasan PKBM. Karena dengan begini kegiatan yang dilaksanakan di lokasi tersebut lebih bisa terpantau tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.

Sebenarnya dalam juknis pkbm tematik terdapat 1 lagi kegiatan yang bisa diusulkan yaitu sentra TKI, tapi berdasarkan penjelasan dari ibu Dwi, bahwa sentra TKI untuk saat ini tidak dapat dilaksanakan, karena kekurangan anggaran.

Demikian hasil dari diskusi singkat dengan ibu Dwi, yang ada di Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
Yang mau download juknis PKBM Tematik dll

*by michan

Setelah membuka website BPPNFI Regional V Makassar, saya malah melihat pemberitaan mengenai adanya PKBM Tematik untuk setiap provinsi di wilayah Indonesia. Yang mana dalam PKBM tersebut diwajibkan untuk mengembangkan hasil kerajinan dari tiap wilayahnya, seperti untuk wilayah Sulbar yang bisa dikembangkan adalah Sarung Mandarnya atau Sutra Mandar.
Ulasan lengkap bisa dibaca disini.
*by michan

Salam..Mungkin bagi para PKBM-ers yang sudah lama berkecimpung di wilayah PKBM pasti sudah tahu semua website-website yang wajib dikunjungi, karena informasi akan beredar disana.

Berikut beberapa website yang mungkin bisa dikunjungi setiap saat, meskipun untuk update-an datanya, mungkin masih kurang.
Pusat :
  1. Kementerian Pendidikan Nasional.
  2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Bindikmas).
  4. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PPTK PAUD NI).
  5. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BANPNF).
  6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Regional :
  1. Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI) Regional I Jayagiri.
  2. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional II Semarang.
  3. Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional I.
  4. Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional IV Surabaya.
  5. Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional V Makassar.
 
Informasi ini saya dapatkan dari PKBM Indonesia yang merupakan sebuah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM Indonesia) dan lain-lain. Just browsing aja, mumpung belum ada yang nglarang..
*by michan